Peran penting pemerintah dalam mengatasi ancaman laut di perairan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang mencapai lebih dari 5,8 juta kilometer persegi, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keamanan dan kelestarian laut.
Menurut Dr. Arif Havas Oegroseno, Wakil Ketua Badan Riset Kelautan dan Perikanan, “Pemerintah harus memiliki peran yang proaktif dalam mengatasi ancaman laut di perairan Indonesia. Hal ini tidak hanya melibatkan penegakan hukum, tetapi juga perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.”
Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada tahun 2014. Menurut Laksamana Madya Aan Kurnia, Kepala Bakamla, “Peran Bakamla sangat penting dalam mengawasi dan menanggulangi berbagai ancaman laut seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan manusia di perairan Indonesia.”
Namun, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi ancaman laut di perairan Indonesia tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Oleh karena itu, kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam menjaga keamanan laut.
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Kapten Laut (P) Sigit Yudhanto, Direktur Operasional PT. Pelindo III mengatakan, “Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait serta melakukan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi guna mengatasi ancaman laut di perairan Indonesia.”
Dengan peran penting pemerintah dalam mengatasi ancaman laut di perairan Indonesia, diharapkan keamanan dan kelestarian laut dapat terjaga dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan generasi mendatang.