Peran pemerintah dalam memperketat penegakan hukum di laut merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya laut. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan negara harus mampu mengawasi dan memberlakukan hukum laut dengan tegas.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Peran pemerintah dalam memperketat penegakan hukum di laut sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah illegal fishing dan pelanggaran lainnya yang merugikan keberlanjutan sumber daya laut.”
Pemerintah harus mampu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada serta memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku pelanggaran hukum laut. Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang menegaskan pentingnya penegakan hukum di laut.
Selain itu, kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam memperketat penegakan hukum di laut. Masyarakat sebagai mata dan telinga pemerintah di lapangan dapat membantu dalam memberikan informasi terkait aktivitas illegal fishing dan pelanggaran hukum lainnya.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Vice Admiral Yudo Margono, “Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting dalam memerangi pelanggaran hukum di laut. Dengan bahu-membahu, kita dapat menciptakan laut yang lebih aman dan bersih.”
Dengan demikian, peran pemerintah dalam memperketat penegakan hukum di laut memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan menjamin keamanan para pelaut serta masyarakat pesisir. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan laut yang lebih baik dan lebih terlindungi.