1. Prosedur Pengawasan Keamanan Laut
Tujuan: Memastikan keamanan dan keselamatan perairan Bangko, serta mencegah pelanggaran hukum maritim.
Langkah-langkah:
- Persiapan Alat Pengawasan: Sebelum memulai patroli, pastikan seluruh alat pengawasan, seperti radar, sistem pemantauan satelit, dan komunikasi berjalan dengan baik.
- Pemantauan Rutin: Lakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas maritim di perairan Bangko, baik menggunakan kapal patroli, pesawat, maupun sistem berbasis darat.
- Deteksi Aktivitas Mencurigakan: Identifikasi kapal atau aktivitas yang mencurigakan, seperti kapal tanpa dokumen sah atau kapal yang melanggar batas wilayah.
- Koordinasi dengan Pusat Pengendalian: Jika ditemukan aktivitas ilegal atau mencurigakan, laporkan ke Pusat Pengendalian Operasi Bakamla untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut.
2. Prosedur Tanggap Darurat
Tujuan: Menanggapi insiden atau keadaan darurat di laut dengan cepat dan efektif untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian lingkungan.
Langkah-langkah:
- Penerimaan Laporan Insiden: Terima laporan insiden melalui saluran komunikasi yang tersedia (kapal patroli, masyarakat, sistem deteksi dini).
- Evaluasi Keadaan: Tentukan tingkat urgensi insiden berdasarkan jenis dan lokasi kejadian untuk menentukan tindakan yang diperlukan.
- Pengiriman Tim Tanggap Darurat: Kirim tim atau kapal patroli ke lokasi kejadian untuk memberikan penanganan awal terhadap situasi darurat.
- Koordinasi dengan Instansi Terkait: Jika diperlukan, koordinasikan dengan TNI AL, Polri, dan Badan SAR Nasional untuk penanganan lebih lanjut.
- Laporan Insiden: Setelah insiden ditangani, buat laporan lengkap mengenai kronologi kejadian, tindakan yang diambil, serta evaluasi hasilnya.
3. Prosedur Penegakan Hukum Laut
Tujuan: Menindak tegas pelanggaran hukum maritim, seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran regulasi pelayaran di perairan Bangko.
Langkah-langkah:
- Identifikasi Pelanggaran: Lakukan penyelidikan terhadap kapal yang terlibat dalam aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan ilegal atau penyelundupan barang.
- Pengejaran Kapal Pelanggar: Jika diperlukan, lakukan pengejaran terhadap kapal yang melanggar hukum dengan menggunakan kapal patroli.
- Penangkapan dan Pengamanan: Setelah kapal pelanggar berhasil dihentikan, amankan kapal dan kru sesuai dengan prosedur penegakan hukum yang berlaku.
- Penyerahan ke Pihak Berwenang: Serahkan kapal, kru, dan barang bukti kepada pihak penegak hukum, seperti Polri atau Kejaksaan, untuk diproses lebih lanjut.
- Laporan Penindakan: Buat laporan lengkap mengenai tindakan yang diambil, termasuk rincian penindakan dan hasil evaluasi.
4. Prosedur Pemeliharaan dan Pengoperasian Alat
Tujuan: Memastikan alat pengawasan dan operasional Bakamla Bangko selalu dalam kondisi baik untuk mendukung pengawasan yang efektif.
Langkah-langkah:
- Pemeriksaan Rutin: Lakukan pemeriksaan rutin terhadap alat pengawasan dan kapal patroli untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik dan siap pakai.
- Pemeliharaan dan Perbaikan: Segera lakukan pemeliharaan atau perbaikan jika ditemukan kerusakan pada alat pengawasan, kapal, atau peralatan lainnya.
- Pelatihan Penggunaan Alat: Pastikan seluruh personel terlatih dalam menggunakan peralatan terbaru untuk pengawasan dan penegakan hukum.
- Laporan Pemeliharaan: Catat semua kegiatan pemeliharaan dan perbaikan untuk memastikan alat selalu siap digunakan dalam operasi pengawasan.
5. Prosedur Koordinasi dengan Instansi Terkait
Tujuan: Memperkuat kerja sama dengan instansi terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum maritim di wilayah Bangko.
Langkah-langkah:
- Rapat Koordinasi: Selenggarakan pertemuan rutin dengan TNI AL, Polri, KKP, dan instansi terkait lainnya untuk membahas isu keamanan laut dan pengawasan maritim.
- Operasi Gabungan: Laksanakan operasi gabungan dengan instansi terkait untuk menangani ancaman atau pelanggaran besar di perairan Bangko.
- Pertukaran Informasi: Pastikan saluran komunikasi antar instansi berjalan dengan lancar untuk mendukung koordinasi yang efektif dalam penanganan insiden di laut.
- Laporan Gabungan: Setelah operasi gabungan atau kegiatan pengawasan, buat laporan bersama dengan instansi terkait untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
SOP ini memberikan pedoman bagi Bakamla Bangko dalam menjalankan tugas pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan keadaan darurat di perairan Bangko, serta menjaga koordinasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait.